TNI AL Tandatangani 154 Kontrak Senilai 1,19 Triliun

Tertawalah selagi Gratis
video-shooting-dan-fotografi
Video Shooting & Fotografi
Mengabadikan Momen, Menceritakan Cerita — Solusi Profesional untuk Video Shooting & Fotografi Anda.
0813-1615-8974
Info Lengkap
Jakarta (satunusantara) Guna merealisasikan Instruksi Presiden dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, TNI AL  menandatangani 154 kontrak pengadaan barang dan jasa senilai 1,19 triliun. Hal itu disaksikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta.

Menurutnya, penandatangan itu bukan hanya 154 kontrak, nantinya akan diikuti kontrak pengadaan barang dan jasa. Ini baru sekitar 20 persen pengadaan, diharapkan 80 persen lagi segera menyusul.

Karena itu, dia berharap tidak ada kontrak terlambat, dan akhir 2016 nanti pihaknya bisa melapor kekuatan TNI AL secara penuh atau 100 persen. ”Berarti kita mendukung transaksi lintas barang dn uang. Mudah2an jg dr kontrak b dn j ini. Mudah2an mitra dan b dn j bisa bekerja. Bsk mrk kembali atau merapatkan ke ppk sehingga pengadaan bs dilanjutkan kmbali. Sehingga kegiatan barang dan jasa tidak lintas tahun”, kilahnya.


Penandatangan kontrak secara kolektif antara para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker TNI AL dengan para mitra penyedia barang dan jasa ini terdiri dari 154 kontrak dengan total nilai Rp. 1,19 triliun, meliputi kontrak alutsista senilai Rp. 902,9 miliar, sarana prasarana senilai Rp. 167,8 miliar, dan perlengkapan personel senilai Rp. 121,6 miliar.

Semua kontrak itu, menurutnya sesuai amanat Perpres Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Semua kontrak juga telah dilelang sebelumnya. Dengan memulai pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana secara dini maka secara otomatis akan mempercepat daya serap anggaran TNI AL dan dapat menghindari penganggaran lintas tahun.

Ditambahkan, jika ini selalu terjadi maka memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan ekonomi di Indonesia secara umum dan bagi pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL pada khususnya. "Dengan kontrak ini nanti tidak ada lagi alasan-alasan program dan kegiatan belum terealisasi karena kontrak terlambat," pungkasnya.

Meski mayoritas kontrak sudah melalui proses lelang, Kasal tidak menampik ada beberapa pengadaan barang yang melalui proses penunjukan. Namun hal tersebut hanya pada item tertentu, dan sifatnya adalah yang berkaitan dengan doktrin.


"Memang ada barang-barang khusus dengan penunjukan langsung. Ini karena kegiatan kontrak dalam bentuk tahapan atau multi year, sehingga rekanan sudah si A atau B," ujarnya.

Dia mencontohkan  penunjukan langsung seperti meriam, karena ada kebutuhan doktrin. Bila hal itu dibuka ke pasar, akan membingungkan karena doktrin jadi banyak. Sistem militer itu komunalitis, jika dilanggar konsekuensinya banyak.”Kalau 10 meriam masuk, sistem pendidikan masuk, lalu sparepart. Belum lagi pemeliharaan, sehingga ada yang penunjukan langsung, dan itu sesuai dengan mekanisme," tukasnya.linda.

Konsultan HRD

Related

News 3463661847867063349

Post a Comment

emo-but-icon

item