Sistem Logistik Nasional Menuju PDB Perkapita 14.250-15.500 US$
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/08/sistem-logistik-nasional-menuju-pdb.html
Jakarta (Satu Nusantara)- Sistem logistik nasional memiliki peran strategis dalam mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional (national economic authority and security). Peran strategis Sistem Logistik Nasional tidak hanya dalam memajukan ekonomi nasional, namun sekaligus sebagai salah satu wahana pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien diyakini mampu mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim.
Sejalan dengan itu, berdasarkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau yang terbentang sepanjang 1/8 (satu per delapan) garis khatulistiwa dengan kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan komoditas strategis maupun komoditas ekspor. Kondisi ini semestinya mampu menjadikan Indonesia sebagai “supply side” yang dapat memasok dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan hasil industri olahannya, sekaligus menjadi pasar yang besar atau “demand side” dalam rantai pasok global karena jumlah penduduknya yang besar.
Oleh karenanya dibutuhkan Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi, efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Sehingga akan tercapai sasaran PDB perkapita sebesar 14.250-15.500 (empat belas ribu dua ratus lima puluh hingga lima belas ribu lima ratus) dolar Amerika pada tahun 2025 (Locally Integrated, Globally Connected for National Competitiveness and Social Welfare).
Sistem Logistik Nasional telah ditetapkan PERPRES No. 26 Tahun 2012, dengan menerapkan konsep Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM) yang berbasis pada sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi berbagai pihak terkait (pemangku kepentingan), dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang diwadahi dalam suatu tatanan kelembagaan yang terpercaya dan sistem organisasi yang efektif. Maka paradigma yang digunakan adalah “ship follows the trade”.
6 (enam) kunci penggerak utama (key drivers) logistik, yaitu Komoditas Utama (Key Commodity), Infrastruktur Logistik, Pelaku dan Penyedia Usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Harmonisasi Regulasi.
Indonesia merupakan bangsa besar, tercermin dari zaman kerajaan Sriwijaya, dalam Amukti Palapa, serta konsep wawasan nusantara. Sriwijaya dan Majapahit sebagai cikal bakal Indonesia, telah membangun diri sebagai kekuatan maritim yang kuat. Pengelolaan sumber daya budaya, pertanian, pendidikan, dan teknologi saat itu dilakukan dengan orientasi kelautan. Kemampuan trade projection capability dikembangkan dengan begitu baiknya sehingga mampu melindungi kepentingan ekonomi di wilayah Asia Tenggara saat itu.
Founding fathers Bangsa Indonesia senantiasa mengedepankan paradigma pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan maritim. Selanjutnya diperlukan hampir 30 tahun bagi Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak kedaulatan geo strategisnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Bangsa Indonesia memelihara apa yang telah diperjuangkan tersebut dengan cerdas dan sebaik-baiknya, dengan senantiasa mengedepankan paradigma pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman.
Pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman didukung oleh Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien diyakini mampu mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim. (mdtj/pmi
