Gunakan Sistem BBS, SKPD Bermasalah Akan Terdeteksi
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/08/gunakan-sistem-bbs-skpd-bermasalah-akan.html
Serang (Satu Nusantara)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memperketat kinerja pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan sistim pengendali indikator kinerja RPJMD Berbasis Balance Scorecard (BBS). Hal itu dilakukan agar dinas yang bermasalah segera ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.
Wakil Bupati Serang, Tatu Chasanah mengatakan, dengan dibuatnya system penilaian kinerja atau BBS, maka kinerja pada dinas akan mudah terpantau secara otomatis oleh kepala daerah. Dalam system BBS tersebut bisa memantau langsung kinerja mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bagian sampai dengan Kepala Seksi.
”Disana (Dinas-red) dikasih warna, misalnya di dinas ini punya masalah nih maka akan muncul warna merah, jadi kepala daerah tau sehingga langsung dipanggil,” jelas Tatu.
Menurutnya, dengan sitem tersebut bisa lebih menentukan arah kinerja. Jangan sampai sudah ada RPJMD, ketika pertanggungjawaban kepala daerah capainnya tidak maksimal. Adapun mekanismesnya, kata Tatu, yakni melalui konsultan dengan cara proses lelang. Artinya masing-masing dinas berhadapan langsung dengan mereka (Konsultan-red) untuk menentukan strategi terkait ukuran kinerja yang ada di SKPD tersebut. Sehingga ketika terjadi kesalahan tidak saling tunjuk. Sistem BBS ini diterapkan diseluruh SKPD termasuk Kecamatan, ujarnya.
Pada dasarnya pemerintah pusat sudah menugasakan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa kinerja itu harus terukur. Namun ia mengakui jika kinerja pihaknya saat ini belum maksimal. Oleh karenanya, sistem BBS yang diterapkan tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pemerintah Pusat.
Salah seorang Konsultan dari PT Mitra Energi Solusi Indonesia,Yohanes Abdullah memaparkan, sistim pengendali indikator kinerja BBS didalam pemerintahan banyak memiliki instrumen, seperti pengukuran kinerja. Namun, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan yang ditargetkan. Ada beberapa indicator yang harus dipenuhi, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Kemerdekaan, Kedermawanan, dan tingkat korupsi. Ini salah satu alat ukur negara itu bahagia atau tidak. (sdk/mdtj
