Industri Pertahanan Butuh Modal Kerja
https://satunusantaranews.blogspot.com/2016/01/industri-pertahanan-butuh-modal-kerja.html
Jakarta (satunusantara) Menko
Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menggellar rapar koordinasi dengan komite
Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), guna mengembangkan dan menjadikan industri
pertahanan Indonesia kian membaik dan mampu mengekspor ke negara lain.
Menurutnya, soal kemampuan untuk industri kita tidak ada
masalah, karena Indonesia adalah bangsa yang suka kerajinan. Orang Indonesia tangannya
ahli untuk membuat apapun atau memproduksi
apapun. Masalahnya itu, umumnya dimanajemen dan tidak ada dukungan modal kerja
yang cukup. Karena perbankan kita belum berani memberikan kredit untuk industri
pertahanan.
“Jadi nanti kita perbaiki dan kita ajak perbankan melihat
agar memahami, sehingga industri pertahanan punya akses untuk modal kerja”,
pungkasnya usai pertemuan dengan KKIP pada media, di gedung BPPT, Jakarta.
Selain itu, kita lemah di marketing, oleh karea itu pihaknya
akan mengusulkan penjualan saham minoritas ke sepuluh negara ASEAN. Dia mencontohkan
misalnya PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia menjual 25 persen sahamnya
ke 10 negara ASEAN, tujuannya bila mereka
butuh peralatan pertahanan mau tidak mau akan beli dari Indonesia.
Sementara KKIP melalui ketuanya mengatakan, tugas KKIP yang
pertama adalah mengemban amanat utuk merevalisasi atau mendaygunakan industri
pertahanan supaya mandiri. Karena industri ini penting untuk kegiatan
pertahanan Negara.
“Jika kita lihat pertahan itu ada komponennya yaitu, satu
doktrin, dua strategi pertahanan, tiga postur pertahanan dan empat struktur
pertahanan, bila keempatnya tdk didukung oleh teknologi (industri pertahanan)
maka yang kita bangun adalah pertahanan semu. Masih mengantungkan produk dari
luar negeri”, tuturnya.
Dia mencontohkan pertahanan Indonesia pernah lumpuh ditahun
1997 hingga 2007 karena embargo, belajar dari pengalaman Indonesia perlu
membangun postur pertahanan yang dipenuhi dari dalam negeri sendiri.linda.
