Menko Kemaritiman Bagikan 1000 BPJS ke Nelayan Sibolga
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/12/menko-kemaritiman-bagikan-1000-bpjs-ke.html
Jakarta
(satunusantara) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli
melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah. Kunjungan kerja kali ini disambut
dengan antusias para nelayan yang memperoleh 1000 kartu BPJS kepada nelayan di
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Sibolga.
Melihat perkembangan yang ada di Sibolga yang memiliki potensi besar dalam
bidang kemaritiman dan sumber daya lautnya, maka Rizal mengintruksikan agar
Sibolga menjadi kawasan produksi ikan terbesar di kawasan Sumatera dan
fasilitas nelayan ditingkatkan. "Diharapkan ikan dapat ditangkap
berkekanjutan, Sibolga dapat menjadi pusat ikan dan juga dibuat kota pantainya
bersih", jelas Rizal.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Sibolga menjelaskan bahwa pemenuhan
akan fasilitas yang baik dan memadai akan menjadikan para nelayan giat dalam
mencari ikan. Namun kendala fasilitas ini menghambat para nelayan mendapat ikan
lebih banyak. "Sibolga merupakan salah satu daerah kota berbatasan dengan
laut merupakan akses utama perikanan khususnya kabupatrn Sumatera. Khusus
Sibolga memiliki potensi produksi ikan 1jt ton per tahun, namun saat ini baru
bisa dikelola 94000 ton atau 9% pertahun", jelas Walikota Sibolga, Aspan
Sofian Batubara.
Untuk pembagian kartu BPJS kepada para nelayan, tentu dapat melindungi
keselamatan para nelayan yang sedang melaut. Pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan
kepada nelayan merupakan upaya pemerintah meningkatkan perlindungan jaminan
sosial kepada nelayan. "Ini program yang sangat baik sekali untuk
nelayan," ujar Rizal saat memberikan sambutan dalam kegiatan itu.
Menurut dia, bila nelayan mengalami kecelakaan saat bekerja maka biaya
pengobatannya akan ditanggung BPJS. Bila cacat akibat kecelakaan, maka
akan ada uang beasiswa untuk anak para nelayan. Begitu juga bila meninggal
dunia akan ada uang kematian dari BPJS. Ditempat yang sama, Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengatakan, dalan 6 bulan pertama,
biaya premi ditanggung oleh BJPS. Setelah 6 bulan para nelayan diharapkan
membayar premi secara mandiri sebesar Rp 16.800 per bulan.linda.
