Kejaksaan Harus Berubah
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/07/kejaksaan-harus-berubah.html
Jakarta (Satu Nusantara)- Presiden Joko Widodo meminta jajaran kejaksaan terus melakukan reformasi secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Dan reformasi ini harus dimulai dari pembenahan integritas dan kompetensi Jaksa, Demikian pesan Presiden saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55, Rabu (22/7) di Jakarta kemarin.
Presiden juga meminta merit system diterapkan tanpa kompromi dan semua institusi hukum dapat dipimpin oleh aparat penegak hukum yang baik dan bersih di semua tingkatan. Hukum akan berjalan baik bila berada di tangan aparat penegak hukum yang baik.
Presiden menegaskan reformasi juga harus mencakup upaya membersihkan institusi Kejaksaan dari mafia kasus."Saya tidak ingin mendengar lagi ada aparat hukum yang melakukan pemerasan atau melakukan tindakan memperdagangan perkara atau tuntutan serta menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai ATM," tegas Presiden.
Menurut Presiden, momen peringatan HUT Kejaksaan harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja Kejaksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Kejaksaan jadi lebih baik dan jauh lebih baik lagi ke depan.
Sebab di era keterbukaan seperti saat ini, seluruh korps Adhyaksa menghadapi tantangan tugas yang semakin berat. Seluruh korps Adhyaksa dituntut untuk selalu memenuhi harapan rakyat dan menjadikan institusi kejaksaan sebagai intistusi penegak hukum yang bersih dan terpercaya.
Pada usia yang menginjak 55 tahun, rakyat menaruh harapan besar kepada seluruh korps Adhyaksa untuk melakukan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat."Rakyat berharap seluruh jajaran Kejaksaan menjadi garda terdepan dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Presiden.
Penegakan hukum ini harus dilakukan dengan tepat dan efektif sehingga mendukung program-program strategis pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam pandangan Presiden, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan bagi kepentingan rakyat, bagi kepentingan program-program pembangunan. Karena itu Presiden meminta agar langkah-langkah kejaksaan mampu meningkatkan lingkungan berbisnis yang baik di Indonesia.
Dalam kaitan itu, kejaksaan bisa membantu birokrat mengembangan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan."Pesan saya, jangan sampai upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tersebut membuat pejabat pemerintah dan pelaku bisnis tidak berani berinovasi bagi pembangunan, lanjut Presiden.
Pada bagian lain sambutannya, Presiden juga meminta Komisi Kejaksaan, yang Keppresnya sudah keluar beberapa waktu, segera bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan.
Mengenai isu pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden meminta Kejaksaan meningkatkan komunikasi, sinergi dan kerjasama dengan KPK dan POLRI. Aparat penegak hukum harus bergandengan tangan, bahu membahu dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukan saling berhadapan, yang akan merugikan tujuan utama pemberantasan korupsi itu sendiri. Bahkan ke depan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu diperluas dengan melibatkan PPATK, kantor pajak, BPKP dan inspektorat.
Secara khusus, Presiden meminta Satgassus P3TPK (Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi) yang telah dibentuk untuk bekerja secara profesional."Saya berharap Satgassus P3TPK ini mampu memberikan kontribusi yang penting dalam penanganan korupsi, dan bukan sebaliknya," kata Presiden.
Satgassus P3TPK harus bisa melakukan penegakkan hukum yang tepat dan efektif. Bukan bekerja mengejar target semata.(terendah/mdtj
