Satgas 115 Tenggelamkan 175 Kapal Illegal Fishing

Tertawalah selagi Gratis
video-shooting-dan-fotografi
Video Shooting & Fotografi
Mengabadikan Momen, Menceritakan Cerita — Solusi Profesional untuk Video Shooting & Fotografi Anda.
0813-1615-8974
Info Lengkap
Jakarta (satunusantara)  Selama periode bulan Oktober 2014 sampai dengan April 2016, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (illegal fishing) telah berhasi menenggelamkan sebanyak 175 Kapal. Catatan laporan ini diungkapkan pada saat rapat (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan tugas pemberantasan illegal fishing, yang berlangsung selama tiga hari (22-24/05) di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan Satuan Tugas 115 adalah Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, merupakan Satgas pemberantasan llegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Oktober 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 yang merupakan tonggak pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).



Disebutkan bahwa ke 175 kapal yang telah ditenggelamkan Satgas 115 tersebut, tersebar di berbagai lokasi yaitu di Aceh sebanyak Aceh 5 Kapal Ikan Asing (KIA), Belawan 6 KIA dan 2 kapal ikan Indonesia (KII) , Batam 6 KIA, Pontianak 36 KIA dan 2 KII, Tanjung Balai Asahan 1 KIA, Ranai 22 KIA, Tarempa 12 KIA, Tarakan 20 KIA, Tahuna 2 KIA dan 6 k KII, Bitung 25 KIA dan 4 KII, Sorong 3 KIA, Ambon 2 KIA, dan di Pangandaran 1 KIA.

Pada kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pemberantasan illegal fishing yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), Laksamana Madya TNI Arie H. Sembiring selaku Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Satgas 115,  juga memaparkan beberapa pencapaian dalam mendukung Satgas 115, masing-masing disampaikan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI, Direktorat (Polair) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.


Kedepan sistem pengawasan di laut serta penegakan hukum makin bersinergi melalui pendekatan multi-door sehingga diharapkan dapat memberikan sanksi yang seadil-adilnya dan memberikan efek jera. Kondisi tersebut diharapkan akan menurunkan illegal fishing sampai pada suatu titik, Indonesia zero illegal fishing, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui sumber daya laut khususnya perikanan.penal/linda.




Konsultan HRD

Related

News 8899274230910402762

Post a Comment

emo-but-icon

item