Nota Kesepahaman TNI dengan Instansi Kementerian dan BNPB
https://satunusantaranews.blogspot.com/2016/03/nota-kesepahaman-tni-dengan-instansi.html
Jakarta
(satunusantara) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan M. P.A, M.B.A. didampingi para Asisten Panglima TNI melaksanakan
penandatanganan Nota Kesepahaman / Master Of Understanding (MoU) antara Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dengan beberapa Instansi Kementerian, yaitu, Menteri
Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir
Basuki Hadimulyono, M.Sc, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan,
Menteri Ristek Dikti diwakili Sekjen Kementerian Riset Tekhnologi dan
Pendidikan Tinggi Prof. Ainun Nain, M.B.A, Menteri BUMN diwakili Deputi Bidang
Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, di Mabes TNI
Cilangkap Jakarta Timur.
Nota Kesepahaman ini
dimaksudkan sebagai landasan bagi para pihak di dalam melaksanakan kegiatan
kerja sama terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Alutsista
dan non-Alutsista, dengan tujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan
berbagai kegiatan kedua belah pihak, namun tidak terbatas kepada perencanaan,
pelaksanaan, pengujian dan evaluasi guna terwujudnya hasil penelitian dan
pengembangan alat utama sistem persenjataan dan non alat utama sistem
persenjataan.
Adapun jangka waktu Nota
Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditanda tangani
dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, apabila salah
satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu,
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3
(tiga) bulan sebelumnya.
Panglima TNI Jenderal TNI
Gatot Nurmantyo dalam sambutan
tertulisnya yang dibacakan oleh Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan
M.P.A, M.B.A mengatakan, tujuan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang
penelitian dan pengembangan Alutsista dan non-Alutsista adalah merupakan
landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama,
dengan tujuan untuk mensinergikan dalam mengoptimalkan kegiatan para pihak
sesuai dengan obyek kerja sama secara substansi.
“Kerja sama ini merupakan
upaya TNI dalam mendorong kemandirian produksi pertahanan nasional guna
mengurangi ketergantungan dari luar negeri, sedangkan lingkup kerjasamanya
meliputi penelitian dan pengembangan Alutsista dan non-Alutsista, pemberdayaan
sumber daya, peningkatan kualitas penelitian atau rekayasa dan penggunaan
fasilitas Litbang,” ucap Panglima TNI.
Nota Kesepahaman dengan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan sebagai wujud
dukungan para pihak dalam penanganan pembangunan infrastruktur yang bernilai
strategis bagi NKRI dengan tujuan untuk melanjutkan program pemerintah dalam
rangka penanganan pembangunan infrastruktur.
Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi
misi Presiden RI dalam program 9 agenda
prioritas Nawa Cita yakni pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa
kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan serta wilayah terluar,
pembangunan pada wilayah-wilayah ini secara substansi terkandung dua
kepentingan yaitu kepentingan pertahanan dan keamanan, serta dalam rangka
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Adapun penandatanganan Nota
Kesepahaman dengan BNPB dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama para pihak
dibidang penanggulangan bencana dengan tujuan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terorganisir
dan terpadu. Secara substantive, Nota Kesepahaman ini adalah memberikan
gambaran dalam tindakan/aksi para pihak dalam kegiatan penanggulangan bencana
pada fase pra bencana, fase saat tanggap darurat dan fase pasca bencana.
Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi kepada Menteri Ristekdikti, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat serta BNPT atas kepercayaan yang diberikan kepada TNI, untuk
bersama-sama mensinergikan kegiatan para pihak dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang makmur, sejahtera dan berdaulat. “Kesemua yang akan kita lakukan
merupakan keterpanggilan TNI secara moral dan fungsional, dalam rangka turut serta
membantu meningkatkan dan mengatasi berbagai kendala dalam penyelenggaraan
negara dalam konteks pertahanan,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Menurut Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo, keberadaan TNI sebagai salah satu komponen bangsa, implementasi
peran dan tugas TNI dalam mewujudkan Indonesia yang aman, sejahtera dan
berdaulat dapat terlihat dari keikut-sertaan TNI dalam mengisi pembangunan
nasional dengan mengedepankan cara pandang bahwa apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam
rangka pemberdayaan institusi fungsional dalam kapasitasnya TNI sebagai bagian
dari sistem nasional. “Apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama
komponen bangsa lainnya dan TNI tidak
berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa yang terjadi,
serta segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
dilakukan atas kesepakatan bangsa dengan pengaturan secara konstitusional,”
ujarnya.
Panglima TNI juga
menyampaikan bahwa, kepercayaan yang diberikan Kementerian dan BNPB untuk
bekerja sama dengan TNI perlu diapresiasi, sehingga apa yang menjadi
kesepakatan bersama ini akan memberikan arti positif dalam meningkatkan
hubungan kelembagaan guna kepentingan nasional. “Dengan lahirnya Nota
Kesepahaman ini, kita berharap akan semakin meningkatkan kualitas pengabdian
kita semua, yang secara nyata dapat menunjukkan adanya kemajuan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat baik dari aspek teknologi, pendidikan, perekonomian,
infrastruktur maupun perindustrian yang bersifat strategis, serta kecepatan dan
ketepatan dalam kegiatan penanggulangan bencana,” kata Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo.
Kepada seluruh unsur
Kementerian, Lembaga terkait dan unsur TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo menyampaikan harapan. Pertama, bangun dan wujudkan komunikasi dua
arah yang intensif, efektif dan efisien, sehingga dinamika dan kendala dalam
pelaksanaan apa yang sudah diamanatkan oleh Nota Kesepahaman ini dapat diatasi
dengan baik. Kedua, laksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya,
dalam upaya mengajak masyarakat bangsa untuk bersama-sama memberdayakan potensi
sesuai dengan peran masing-masing untuk mendukung program dan sasaran
pembangunan nasional secara holistik. Ketiga, pelihara soliditas dan sinergitas
usaha dalam pengembangan SDM, baik terkait dengan pengetahuan teknologi,
pendidikan, perekonomian maupun pemberdayaan industri khususnya industri
strategis, serta kecepatan dan ketepatan dalam menanggulangi bencana alam.
“Kiranya Nota Kesepahaman
ini akan memperbesar momentum pengabdian TNI, Kementerian dan BNPB, serta dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta senantiasa membangun dan mewujudkan
komunikasi dua arah yang efektif, efisien, intensif dan transparan, dalam
mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang aman,
sejahtera dan berdaulat,” imbuh Panglima TNI.puspen/linda.
