Roadmap Standardisasi Keamanan Siber Jadi Fokus Pemerintah

Jakarta (Satu Nusantara) - Keamanan siber  menjadi  perhatian yang  mendesak bagi pemerintah.  Oleh karenanya  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, menegaskan bahwa prioritas kementeriannya yakni bagaimana menangkal segala jenis kejahatan siber yang terus berkembang pesat itu, disela-sela Indonesia Cyber Security Summit (ICSS), yang berlangsung 24-25 Agustus di Jakarta.  

Sebagai langkah  protektif terhadap keamanan siber dibutuhkan roadmap standarisasi  penanganan keamanan siber tersebut. Standarisasi dimaksudkan nantinya untuk semua sektor pemerintahan. Dengan demikian roadmap yang selesai Oktober mendatang ini  tak hanya datang dari pihak Kemkominfo saja, namun dari para multi stakeholder seperti swasta , pemerintah,  Persatuan Nama Domain Indonesia (PANDI),  akademisi, kalangan bisnis maupun para developer lokal  untuk berkontribusi dalam tahap tersebut.

 

Kemkominfo, jelas Rudiantara  akan lebih fokus ke bagian non-defense (public utilities) dari kejahatan siber itu, khususnya yang terjadi di sektor transportasi, kelistrikan, perbankan dan keuangan.

 

Sementara Ketua PANDI, Andi Budimansyah mengatakan  bahwa semua pihak baik instansi militer, polisi, akademisi, bahkan praktisi pun  perlu untuk memahami soal kejahatan siber yang telah merambah ke seluruh sektor tersebut.  

 

"Semua sektor memang membutuhkan keamanan siber  untuk menjaga sektornya masing-masing. Dan Badan Siber Nasional  diharapkan menjadi `koordinator` untuk menjaga sektor yang belum tersentuh oleh bidang tertentu," tambahnya.

 

Sedangkan, Dewan Pengawas Masyarakat Telematika (Mastel), Setyanto P. Santosa, berpendapat  Indonesia Cyber Security Summit merupakan upaya  nyata untuk memberikan pemahaman dan kesadaran  bagi semua pemangku kepentingan mengenai bahayanya kejahatan siber di sendi kehidupan negara ini.  

 

"Tidak mungkin masalah ICT dihadapi pemerintah seorang diri. Tugas kita untuk `menggerakkan` multi stakeholder dalam hal ini, karena dahulu ego sektoral masih begitu kuatnya, " jelas  Setyanto. 

  

Seperti diketahui  pemanfaatan dunia siber memiliki potensi serta kontribusi besar dalam perekonomian Tanah Air, namun sayangnya  Indonesia  belum memiliki sistem keamanan siber dalam konsep yang jelas. Kini upaya pembangunan sistem keamanan siber  yang tangguh tengah disusun. Kemkominfo pun dalam waktu dekat segera menyelesaikan  standarisasi proteksi keamanan siber  di semua sektor pemerintah.

 

"Jadi, yang harus men-drive ya pemerintah, implementasi justru dilakukan ke masing-masing sektor dan organisasi, kalau itu swasta ya ke perseronya," lanjutnya.

 

Standarisasi pedoman proteksi keamanan siber  tidak akan menjadi sesuatu yang baru, tambah Rudiantara,  karena  setiap sektor  akan menyesuaikan pedoman yang telah distandarisasikan.  Sehingga dari  standarisasi yang telah dibuat, terus  diimplementasikan masing-masing sektor. Nantinya  kurang lebih akan menjadi standar nasional. 

 

Roadmap tersebut akan digunakan sebagai sebuah acuan nasional bagi sektor-sektor pemerintah non-militer. Roadmap pun  mengakomodir pengalaman beberapa negara yang sudah lebih dulu memiliki pertahanan sibernya. Kemudian mengadopsi dan disesuaikan  dengan konten lokal Indonesia pastinya. 

 

"Dengan demikian, hasilnya akan lebih optimal dan mampu menjaga keamanan dan ketahanan dunia siber," papar Rudiantara mengakhiri.mdtj ; foto pik