Bakamla Era Baru Sinergitas Operasi Keamanan Laut
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/08/bakamla-era-baru-sinergitas-operasi.html
Jakarta (SatuNusantara)-
Menyambut satu tahun Barkamla, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara
resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut atau disingkat
BAKAMLA bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 lalu di
Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto
mengatakan bahwa pembentukan BAKAMLA menandakan era baru sinergitas
operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit
Penindakan Hukum yang terpadu.
BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA, dengan tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Tugas menjaga keamanan dan kegiatan operasi keamanan di laut semula dikerjakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.
Guna meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut, pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.
Selanjutnya melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut ( BAKORKAMLA ) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.
Sementara Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Desi Albert Mamahit mengatakan, saat ini Bakamla sudah memiliki tiga zona maritim yakni Manado, Batam, dan Ambon. Dan Tahun 2016 ditambahkan tujuh zona lagi meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Cilacap, Makassar, Balikpapan, Natuna, Sorong, dan Marauke.
"Ini masih tentatif, kita masih mempelajari dan melakukan survei serta lokasi di sejumlah wilayah lagi. Kita masih pertimbangkan lagi untuk lebih pastinya. Kita juga berpikir di Sabang, Aceh itu penting juga. Itu diujung Indonesia," katanya di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat.Mamahit mengatakan, pengadaan pangkalan maritim sejauh ini terkendala masalah aset dan infrastruktur. Pihaknya perlu mengkaji lokasi yang baik untuk membangun zona maritim. "Setiap pangkalan akan dipimpin oleh eselon dua atau setara bintang satu," ucapnya.
Untuk mendukung operasional, kata Mamahit, di setiap pangkalan maritim akan dilengkapi dengan stasiun radar jarak jauh dan satelit sehingga petugas patroli bisa memantau siapa saja yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Patroli sendiri akan dilakukan di seluruh perairan yang meliputi barat, tengah dan timur sesuai dengan ancaman keamanan.
Selain membangun pangkalan maritim, Bakamla juga akan menambah sejumlah alat utama sistem keamanan laut (alutsiskamla), mengingat alutsiskamla yang dimiliki masih sangat minim. Saat ini Bakamlah haya memiliki tiga kapal patroli berukuran 48 meter. "Saat ini Bakamla baru memiliki 500 personel. Dalam waktu lima tahun diharapkan bisa mencapai 2.000 personel, sehingga pengawasan akan lebih efektif," Namun pada akhir tahun Bakamla bakal memesan tiga kapal yang sama. Tidak hanya itu, Bakamla juga rencananya bakal dapat hibah dari TNI AL sebanyak 10 unit kapal. "Kami juga dijanjikan akan didukung dari Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Harapan sampai lima tahun kedepan paling tidak Bakamla memiliki 30-40 kapal patroli," tuturnya.
Termasuk menyiapkan pesawat tanpa awak dan pesawat intai amphibi yang bisa mendarat di laut. Saat ini pesawat jenis itu sedang dibuat oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan demikian, seluruh perairan Indonesia dapat di cover dengan baik sehingga upaya pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bisa diwujudkan.
Mamahit menambahkan, Bakamla juga akan memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut para ahli teknologi, dan intelijen serta membangun Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL) dan sudah dimulai sejak tahun ini. Keberadaan akademi ini diharapkan mampu mencetak SDM yang berkualitas untuk menjaga dan mengawal wilayah laut Nusantara.
"Saat ini Bakamla baru memiliki 500 personel. Dalam waktu lima tahun diharapkan bisa mencapai 2.000 personel, sehingga pengawasan akan lebih efektif," imbuhnya. (hms/mdtj/Foto-foto istimewa
