Jangan Sembunyi Dibalik HAM dan Demokrasi
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/07/jangan-sembunyi-di-balik-ham-dan.html
Jakarta (Satu Nusantara)- Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan, Laode Ida menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak perlu meminta maaf pada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena menurutnya PKI pernah terbukti berupaya mengganti Pancasila. “Presiden tak perlu menyampaikan permohonan maaf terhadap keluarga PKI. Mengapa? Pertama, PKI tetap jadi musuh ideologis negara ini, yang pernah terbukti berupaya ganti Pancasila. Jadi sungguh ironis jika ada ucapan maaf bagi kelompok pengancam dasar negara,” ujarnya.
Beberapa pekan terakhir ini media sosial diramaikan dengan isu rencana Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf atas pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) Berat yang dilakukan oleh negara pada tahun 1965-1966 yang menyebabkan korban kematian Jiwa tiga jutaan rakyat Indonesia untuk menumbangkan Presiden Soekarno dari kekuasaannya. “Pekan-pekan terakhir hingga pagi ini saya selalu ikuti beberapa media sosial yang diantaranya penggiatnya resah dengan informasi bahwa Jokowi akan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga PKI dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2015 nanti,” ujar Laode Ida.
 |
| Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan "Laode Ida " |
Kebenaran Informasi itu sudah dikonfirmasi ke beberapa pihak dan meresahkan Laode Ida. “Semula tak percaya sama sekali. Namun ketika saya dikirimi salah satu link berita yang memuat komentar Kivlan Zen yang juga, katanya, suda konfirmasi dengan Jimly Ashshidiqy. Saya jadi kian tanda tanya besar. Benarkah informasi itu? Saya sungguh-sungguh sangat berharap tidak benar,” ujarnya.
Ia menjelaskan juga bahwa, komunisme merupakan lawan utama masyarakat beragama seperti Indonesia ini. Karena salah satu substansi komunisme adalah atheisme, Permohonan maaf dari Presiden Joko Widodo menurutnya akan menyemangati kembali bangkitnya kelompok penganut paham komunisme dengan berlindung di bawah payung HAM dan demokrasi yang dianut negeri ini. “Jika yang terakhir ini terjadi, maka sama halnya dengan membawa negeri ini kepada permasalahan yang lebih rumit lagi,” ujarnya.
Namun jika kemudian dilarang, menurut Laode Ida maka terbuka ruang adanya tekanan internasional dengan isu HAM dan demokrasi itu. “Apalagi negara ini begitu besar memberi ruang pada investasi dari negara China yang nota bene masih menganut ideologi Komunis,” ujarnya.
Menurutnya kebangkitan ideologi komunisme kemudian akan jalan bersamaan dengan kekuatan modal asing dari negara komunis. “Namun demikian, saya tentu masih sangat percaya Presiden Jokowi tak akan mengangkat isu 'maaf pada keluarga PKI' dalam pidato kenegaraannya nanti,” ujarnya.
NU Mengecam
Sementara itu, Mayor Jenderal (Purn) TNI AD Kivlan Zein menyampaikan ada rencana pemerintah meminta maaf kepada eks PKI dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi, Agustus mendatang, Sontak berita itu ditanggapi keras oleh para ulama Jawa Timur yakni GP Anshor dan MUI, yang serta-merta menyatakan penolakannya.
 |
| Mayor Jenderal (Purn) TNI AD "Kivlan Zein" |
Dewan Pembinaan GP Anshor Jatim, Masduki Toha, mengatakan bahwa pihaknya berharap presiden tidak melakukan permintaan maaf kepada eks PKI, karena bakal memicu kemarahan bangsa, utamanya kaum NU. “Saya berharap hal itu tidak terjadi, karena akan memicu kemarahan bangsa, utamanya kaum NU, karena saat itu NU menjadi garda terdepan dalam penumpasan pemberontakan PKI,” ucapnya secara tegas.
Masduki Toha juga menyampaikan bahwa idiologi yang dibawa PKI sudah jelas-jelas berlawanan dengan Pancasila, utamanya sila pertama yakni Ketuhanan Yang maha Esa. “Sudah jelas bahwa mereka itu pemberontak, karena dalam Pancasila, asas negara kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan hal itu berlawanan dengan paham komunis yang menjadi idiologi PKI,” tambah wakil ketua DPRD Surabaya asal FPKB.
Hal yang sama disampaikan oleh KH Abdusshomad Buchori. Jika benar Presiden Jokowi ada rencana akan meminta maaf kepada eks PKI dan keluarganya, maka hal itu merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi. “Kalau itu yang dilakukan, maka sikap Presiden merupakan sikap yang sangat salah,” kata KH Abdusshomad Buchori.
Karena, menurutnya, apa yang dilakukan PKI saat itu merupakan pemberontakan terhadap negara yang mengakibatkan banyak warga NKRI tewas. “Jadi apa yang dilakukan pemerintah termasuk rakyat Indonesia terhadap PKI merupakan hukuman terhadap pemberontak (PKI),” imbuhnya.
Jika kabar yang disampaikan Kivlan Zen bahwa Jokowi akan meminta maaf itu benar, artinya apa yang dilakukan negara dan rakyat Indonesia saat itu adalah tindakan yang salah. (ist/gha
