Cegah Ilegal Fishing, KKP Butuh Pesawat Patroli

Tertawalah selagi Gratis
video-shooting-dan-fotografi
Video Shooting & Fotografi
Mengabadikan Momen, Menceritakan Cerita — Solusi Profesional untuk Video Shooting & Fotografi Anda.
0813-1615-8974
Info Lengkap
Jakarta (satunusantara) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) butuh pesawat patroli laut guna mencegah pencurian ikan di wilayah nusantara. Hal itu dikatakan saat penandatanganan kesepakatan dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam kesepakatan itu KKP diwakili Menteri Susi Pudjiastuti sementara Kemhan diwakili Menhan Ryamizard Ryacudu, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Usai penandatangan kesepatan itu, Susi mengatakan, keinginan pihaknya memiliki pesawat patroli, karena jika hanya mengandalkan kapal saja biayanya cukup besar untuk patroli. Lagi pula kecepatan kapal patroli milik instansinya masih kalah cepat dengan kapal-kapal pencuri ikan, terkadang mereka kehilangan buruan.

Karena itu, pihaknya meminta Kemhan membantu instansi dalam menegakan hukum di laut.  Selian itu Kemhan dinilai Susi sebagai “gudangnya’ ahli penegakan aturan di laut, ia meminta Kemhan membantu pihaknya memberantas illegal fishing di wilayah kedaulatan Indonesia.


 “Jadi kami ingin pesawat, bila digabung dengan kapal laut jadi terintegrasi. Karena KKP tak punya keahlian, kami ingin Kemhan membantu kita mulai asistensi operasional, asistensi melaksanakan dan lainya. Sebagai sesama instansi kami ingin Kemhan bekerja bersama kita”, pungkasnya.

Rencananya tahun ini KKP akan membeli 5 atau 6 pesawat patroli, dan kemungkinan pilot yang akan mengoperasikan pesawat itu adalah TNI. karena itu Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menyambangi Kemhan guna membuat kesepatan tersebut.

Selain soal kesepakatan pengawasan ini, Susi juga mengatakan, menolak tegas investasi asing untuk tangkap ikan. Industri tangkapan ikan hanya untuk investasi dalam negeri, jika luar mau bangun industri, mau beli ia mempersilahkan tapi tidak tangkap ikan di perairan Indonesia.

Sementara Menhan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, ancaman nyata yang sudah ditentukan Kemhan adalah pencurian sumber daya alam, mineral dan ikan.karena itu nyata tentu pihaknya mendukung apa yang diinginkan dan dilakukan KKP selama ini.


“Kalau  kelautan ini titik perannya bagaimana penegakan hukum di laut, kalau penegakan hukum tidak diacuhkan ya TNI harus menggantikan kedudukan itu. Tapi selama Bakamla, KKP menegakan hukum di laut ya kita dukung”, tandasnya.


Nanti pesawat patrol ini akan menjaga seluruh perairan Indonesia, terutama di wilayah rawan kapal asing masuk dan menangkap ikan. Selama ini diketahui para pencuri itu masuk sampai Papua, Maluku Selatan dan kawasan lain.linda.

Konsultan HRD

Related

News 5879217088326080478

Post a Comment

emo-but-icon

item