Koalisi Majapahit Curiga Ada Skenario Merusak Pilkada Surabaya
Surabaya (Satunusantara) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 menarik perhatian publik. Ini setelah KPU Kota Surabaya bebe...
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/09/koalisi-majapahit-curiga-ada-skenario.html
Surabaya (Satunusantara) Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Surabaya 2015 menarik perhatian publik. Ini setelah KPU Kota
Surabaya beberapa kali gagal menelurkan calon kepala daerah, namun akhirnya
masa pendaftaran Walikota dilakukan perpanjangan.
Pada pembukaan
pendaftaran pertama tak satupun parpol yang mendaftarkan diri, kemudian pada
(3/8/2015) Pasangan calon Dhimam Abror Djurait-Haries Purwoko diusung
Demokrat-PAN batal mendaftar lantaran Haries Purwoko kabur meninggalkan tempat
pendaftaran karena dilarang keluarga.
Tak berakhir disitu,
Demokrat-PAN kembali menjaring calon baru, mereka memilih Rasiyo sebagai bakal
calon Walikota didampingi Dhimam Abror Djurait. Namun ternyata pada (30/8/2015)
kedua pasangan itu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lantaran surat
rekomendasi PAN terhadap kedua pasangan itu merupakan hasil scanner dan syarat
lain yaitu menyangkut Pajak Dhimam Abror.
Meski sempat adanya
gugatan, akhirnya Demokrat-PAN sepakat membuang Dhimam Abror Djurait dan
mencabut gugatan surat 136/kpu-kota-014.329945/VIII/2015 tentang hasil
penelitian admisnistrasi keabsahan Rasiyo dan Dhimam Abror Djuraid beserta
berkas berita acaranya.
Akhirnya,Demokrat-PAN
mengajukan calon baru dan mendaftarkan Rasiyo-Lucy Kurniasari pada (8/9/2015)
Menariknya, kedua pasangan ini diantar langsung oleh ketum DPP PAN Zulkifli
Hasan dan Sekjen DPP Demokrat Hinca Pandjaitan ke kantor KPU Surabaya. Turunya
ketum PAN dan Sekjen Demokrat ke level itu, justru memberi tamparan bagi
pengurus partai di tingkat daerah.
Sementara itu, Koalisi
Majapahit yang terdiri dari Gerindra, PKS, Golkar, Hanura menilai Pemilukada
kota Surabaya memiliki risiko dan rawan gugatan jika digelar pada 2015.
Pasalnya, jika itu terjadi, maka Warga kota Surabaya terancam tak memiliki
Walikota definitif hingga 2018 atau 2020.
Ketua pokja koalisi
Majapahit AH.Thony dalam diskusi publik carut-marut Pilkada Kota Surabaya 2015
yang digelar di Resto Sari Nusantara Jl.Gubernur Suryo Surabaya, Jumat (11/9)
petang tadi, mengatakan jika Pilkada digelar 2015, maka yang terjadi justru
akan bergeser ke 2018 atau 2020.”Ini bisa terjadi jika KPU memaksakan,
semestinya KPU Surabaya menghentikan Pilkada 2015 , karena berisiko tinggi”
Kata Thony, yang menjelaskan detail peraturan yang dirusak oleh KPU Surabaya.
Digambarkan Politisi
Gerindra ini, jika Pilkada digelar dan kedua pasangan ini tak menerima hasil
Pilkada kemudian mengajukan gugatan maka persoalan menjadi panjang dan mestinya
pelantikan Walikota periode baru digelar di 2016 bisa ditunda pada 2018 bahkan
2020, karena rawan. Pungkas Thony.
Padahal, mestinya
Agenda Politik, Pilkada serentak dilakukan juli 2017 itu sudah lebih baik
ketimbang diundur ke 2018 atau 2020.
“Ada tiga element disini
yang berisiko menambah daftar panjang penundaan pilkada Surabaya ke 2018,
diantaranya pasangan calon, parpol, dan masyarakat pemilih. Sekarang, jika
Rasiyo-Lucy sebagai pemenang Pilkada Surabaya 2015, apakah kubu Risma-Wisnu ini
diam dan menerima hasil pilkada itu? begitupun sebaliknya. Lalu, umpanya
gugatan kubu tersebut ditolak, lantas apa yang terjadi? Ujar Thony
Thony, bahkan
memprediksi pasangan Rasiyo-Lucy memenuhi syarat (MS) lanjutnya, siapa yang
diuntungkan dalam pertarungan ini? “Saya mengajak, peserta forum diskusi ini
untuk berpikir, kira-kira siapa yang diuntungkan. Katanya. Menambahkah, berarti
masa jabatan PJ Walikota akan diperpanjang. Ucapnya.
Sementara itu, salah
satu pembicara Yousri Nur Raja Agam praktisi media di Surabaya berharap Media
lebih sensitif dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi bukan membuat
benang menjadi kusut. Penulis buku Riwayat Surabaya ini, menuding Gubernur
Jatim Soekarwo yang juga ketua DPD Demokrat Jatim ada dibalik skenario ini.
“Rasiyo itu sudah
dipersiapkan oleh Pakde Karwo. Sebab ada Rumor, siapapun walikotanya yang
penting jangan Risma atau dari PDIP, pasalnya saat demokrat memimpin
pemerintahan selama 10 tahun PDIP adalah partai oposisi yang menentang
pemerintah, kemudian Risma saat pembangunan tol tengah kota,, ini pemenang
tendernya sudah ada walikota ke 29 itu justru menggagalkan dengan memanggil
para ahli untuk berdemo. Masa program pemerintah digagalkan ” Kicaunya dalam
diskusi itu.
Sayangnya dalam diskusi
itu, ketua KPU Kota Surabaya dan Ketua Panwaslu Surabaya berhalangan
hadir karena sedang mengikuti rapat di Pemkot Surabaya.mdtj/foto:dok
