Pilkada Serentak, Perempuan Harus Punya Kekuatan Politik
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/08/pilkada-serentak-perempuan-harus-punya.html
Jakarta (Satu Nusantara)- Undang-undang mengatur setiap orang memiliki hak yang sama untuk maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2015 baik laki-laki dan perempuan. Tidak ada hak istimewa bagi perempuan seperti kebijakan affirmative action di Pileg, sehingga jika ingin maju perempuan harus punya kekuatan politik, jelas Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto.
Dengan demikian perempuan harus bisa meyakinkan partai agar dipilih dengan kekuatan politik yang dimilikinya. Sedangkan jika ingin maju secara independen, maka bagaimana mengumpulkan masyarakat sehingga mau mengusungnya atau tergantung kepada kekuatan politik yang dimiliki perempuan itu sendiri.
Didik menambahkan keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah semakin membaik sejak masa orde baru walau jumlahnya tak banyak. Di lembaga eksekutif saat ini, sama sekali tak ada Gubernur perempuan. Sedangkan Wakil Gubernur baru diisi satu perempuan di Papua Barat. Sementara dari 620 jabatan Bupati, Walikota, dan wakil-wakilnya, hanya 36 posisi yang diisi perempuan.
Sementara itu Menteri Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Susana Yembise, mendorong perempuan ikut dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti. Bahkan Yohana menuturkan Indonesia belum memberikan keseimbangan gender dalam pengambilan keputusan politik baik di pusat maupun daerah.
Meski ada ketentuan kuota 30 persen perempuan dalam parlemen, pemilu legislatif tahun 2014 masih jauh dari kuota itu. Prosentase perempuan yang duduk di DPR RI: 17,32 persen; DPD RI: 25,76 persen, DPRD Provinsi: 16,15 persen, dan DPRD Kabupaten/Kota: 14 persen. Selain itu, masih terdapat 8 persen dari 510 (41 kab/kota) tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD, tukas Yohana.
Di eksekutif, posisi menteri: 23,5 persen; Gubernur: nihil dan wakil gubernur: 1 orang di Papua Barat; perempuan menjadi bupati/walikota termasuk para wakilnya adalah 6,7 persen (36 orang) dari 510 Kabupaten/Kota. Namun ada 11 provinsi yang tidak memiliki wakil perempuan di lembaga eksekutif. Catatan lain, perempuan yang duduk di Direksi pun baru 6,5 persen dari 650 Direksi di BUMN.
Oleh karenanya secara serius, Yohana mewacanakan pembukaan rekening bersama untuk menggalang dana bantuan bagi perempuan yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.
Berikut sebagian para perempuan yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang. Sebut saja, Rismaharini-PDIP dan Reni Astuti-PKS (pilkada Kota Surabaya); Wenny Safitri Gerindra (pilkada Ogan Ilir); Siti Riska Gerindra (pilkada Musirawas Utara); pertahana Airin Rachmi Diany (pilkada Tangsel); Dra Hj Jumliaty, Msi, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten Pangkep (pilkada Pangkep); Iswanti, M.Si dari PDIP menjadi bakal calon bupati (bacalbup) Kotawaringin Timur (Kotim); dengan menangnya Partai Amanat Nasional (PAN) di Kepulauan Meranti, nama Hj. Jahlelawaty Ja’afar, SH juga masuk dalam bursa bakal calon bupati; Tenri Olle YL bakal calon Bupati Gowa 2015; Rina Tarol mendaftar calon bupati Bangka Selatan dari PDI Perjuangan (PDIP); Christine 'Tety' Paruntu pertahana Bupati Minahasa Selatan dan masih banyak lagi. (agh/mdtj
