Cita-Cita Membangun Indonesia dari Pinggiran
https://satunusantaranews.blogspot.com/2015/08/cita-cita-membangun-indonesia-dari.html
Jakarta (Satu Nusantara)- Pada RPJMN 2015-2019, pengamanan ketahanan pangan menjadi salah satu sasaran pembangunan ekonomi nasional Pemerintah RI. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh, demikian dikemukakan Plt Badan Ketahanan Pangan, Dr.Ir.Winny Dian Wibawa, MSc, dalam sebuah kesempatan.
Untuk memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional yang berbasis pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan nasional, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
Program tersebut dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.
Mengingat tahun 2015 merupakan estafet dari pelaksanaan pembangunan pertanian pada RPJMN 2010-2014 serta merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, maka rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2015 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan 2014.
Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup BKP tahun 2015 akan dilaksanakan di 34 provinsi dan 490 kabupaten/kota, dengan fokus kegiatan strategis: (1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan kegiatan utama adalah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, (3) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat dan (4) Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan.
Program dan kegiatan lingkup BKP ini diarahkan untuk mendukung target sukses pembangunan pertanian 2015-2019 yaitu swasembada padi, jagung, kedelai serta diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, oleh karena itu dukungan daerah sangat diperlukan pada tahun pertama RPJMN 2015-2019.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, disisi lain menegaskan bahwa dana desa Rp1,4 miliar untuk setiap desa di Indonesia sangat diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan.
"Adanya dana desa yang belum sesuai harapan diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa dan peningkatan masyarakatnya yang rata-rata menggantungkan mata pencahariannya di sektor pertanian," kata Marwan, di Jakarta.
Pada tahun 2015 ini Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Marwan pun berharap dana desa ini dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran agar kegiatan perekonomian di desa benar-benar berkembang maju.
"Dengan dana ini nelayan dan petaninya sejahtera, bahkan kami sangat optimis jika ke depannya nanti desa akan mampu tampil menjadi sentra-sentra baru pertumbuhan ekonomi nasional sehingga cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran tercapai," ujarnya.
Oleh karena itu, sebelum menerima dana desa, meminta pemerintah desa terlebih dulu melakukan musyawarah desa untuk menyusun Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Makanya, RPJMDes dan RKPDes kita jadikan prasyarat untuk mengucurkan dana tersebut.
Lebih jauh, Marwan mengharapkan agar dana desa nantinya juga dapat berperan maksimal dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang ditargetkan Pemerintah untuk dicapai dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Seperti membangun irigasi desa dan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya produksi pertanian khususnya beras, jagung, kedelai dan tebu.
Selain itu, untuk mendorong terciptanya Desa Mandiri, diharapkan setiap desa dapat mendirikan usaha desa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berbasiskan agrobisnis. Pasalnya, BUMDes akan menjadi sektor penting terwujudnya swasemada pangan nasional.(mdtj
